Jurnalis Bandung tuntut upah layak

AJI Bandung juga turut memeringati May Day di depan Gedung Sate, Bandung,  Jawa Barat, Jumat (1/5). Aksi disadari pada kenyataan kesejahteraan jurnalis di Bandung masih memprihatinkan. Banyak jurnalis bekerja dengan status yang rentan seperti koresponden, kontributor, stringer di media cetak, televisi, radio maupun online. Mereka tidak mendapat upah layak dan jaminan sosial.

Sejumlah wartawan membawa poster saat aksi hari buruh di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/5). Sejumlah pekerja media massa dan Aliansi Jurnalis Independen Bandung ikut menggelar aksi menuntut perusahaan media untuk menetapan upah sektoral, jaminan asuransi, penetapan kontrak yang jelas untuk kontributor, dan meningkatkan kesejahteraan jurnalis di era konvergensi media. TEMPO/Prima Mulia

Sejumlah wartawan membawa poster saat aksi hari buruh di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/5). Sejumlah pekerja media massa dan Aliansi Jurnalis Independen Bandung ikut menggelar aksi menuntut perusahaan media untuk menetapan upah sektoral, jaminan asuransi, penetapan kontrak yang jelas untuk kontributor, dan meningkatkan kesejahteraan jurnalis di era konvergensi media. TEMPO/Prima Mulia

Tanpa jaminan sosial, jurnalis yang sakit atau kecelakaan terpaksa membiayai sendiri pengobatannya. Biaya kesehatan yang besar sangat membebani jurnalis dan keluarga. Terlebih upah yang diterima jauh dari mencukupi alias tidak layak.

Sebagai gambaran, saat ini AJI Bandung memiliki anggota 46 orang dan mayoritas tidak mendapat jaminan sosial dari perusahaan atau belum punya asuransi dan mendaftar asuransi secara pribadi. AJI Bandung menempuh solusi jangka pendek dengan memfasilitasi pendaftaran bagi anggotanya untuk mendapat jaminan sosial. Saat ini tercatat ada 14 orang yang mengikuti kepesertaan BPJS AJI Bandung. Mereka membayar premi tiap bulannya dengan uang pribadi melalui AJI Bandung. Solusi jangka panjangnya tentu perusahaan media yang bersangkutanlah yang harus menanggung BPJS bagi jurnalisnya.

Sejumlah aturan internasional hingga dalam negeri menyatakan, perushaan wajib memberikan jaminan sosial pada pekerja. Dalam Konvensi ILO 102 tahun 1952 disebutkan Standar minimal Jaminan Sosial  (Tunjangan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan  keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris.

Pasal  28 H ayat 3 UUD 45 menyatakan, “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya  secara utuh sebagai manusia  yang bermanfaat”. Begitu juga dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengatur setiap perusahaan diwajibkan mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Jika selama ini perusahaan media abai terhadap kewajiban memberikan jaminan sosial bagi jurnalisnya, mereka sudah melanggar banyak Undang-undang. AJI Bandung menuntut pemerintah (Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja di wilayah kerja AJI) mau menindak tegas perusahaan media yang tidak memberikan jaminan sosial, tidak menerapkan upah sektor media, dan tidak mendukung serikat pekerja media.

Selamat Hari Buruh Internasional, May Day 2105. 
 
Contak Person : Suwarjono, Ketua Umum AJI Indonesia, +62 818-758-624; Yudie Thirzano, Ketua Bidang Ketenagakerjaan +6285 3300-3902; Ari Syahril Ramadhan, Divisi Advokasi AJI Bandung 085721782372.

Posted in Berita and tagged , , , , .