AJI Bandung ajak warga narsis di CFD Dago

Memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional 2015, AJI Bandung melakukan aksi kampanye sederhana di Car Free Day Dago, Minggu (3/5/2015).
Interaksi dengan warga yang menikmati Minggu Pagi di kawasan Dago itu dilakukan tepat pada pukul 08.00 WIB. Beberapa anggota AJI Bandung langsung mengajak warga narsis dengan foto booth berbentuk televisi berukuran 46 inci, dengan tulisan “Saya Mendukung Kebebasan Pers!”.
Tidak sedikit warga yang ikut berpartisipasi. Ada Sariban, pria yang setiap hari mengenakan pakaian kebersihan berwarna kuning, keliling kota dengan sepeda dan topi capingnya untuk membersihkan jalanan di setiap sudut Kota Bandung.
“Yang penting jangan buang sampah sembarangan, ya” pesannya ujar berfoto.
Bukan hanya Sariban, beberapa Polisi Wanita yang sedang bertugas melakukan pengamanan kawasan CFD Dago pun turut berpartisipasi melakukan kampanye World Press Freedom Day 2015.
Selain narsis, para warga yang sudah berfoto pun mendapatkan stiker beraneka warna dengan gambar pena dalam genggaman tangan.

Pengunjung Car Free Day di Dago ikut narsis dalam peringatan World Press Freedom Day 2015.

Pengunjung Car Free Day di Dago ikut narsis dalam peringatan World Press Freedom Day 2015.


Tahun 2015, AJI Indonesia menyatakan polisi sebagai musuh kebebasan pers. Sejak 1992, lebih dari seribu jurnalis di seluruh dunia terbunuh karena aktivitas jurnalistiknya. 19 di antaranya terbunuh pada 2015. Sementara di Indonesia, sejak 1996 terdapat delapan kasus kematian jurnalis yang belum diusut tuntas oleh kepolisian.
Catatan buruk untuk polisi masih bertambah dengan munculnya kasus penetapan tersangka atas Pemimpin Redaksi The Jakarta Post, Meidyatama Suryodiningrat pada awal Desember 2014 lalu, akibat penayangan karikatur yang kasus sebenarnya sudah ditangani oleh Dewan Pers. Sampai hari ini, status tersangka atas Meidyatama tidak pernah dicabut meski Dewan Pers sudah melayangkan surat bahwa kasus tersebut merupakan ranah Undang-undang Pers.
Perlakuan buruk polisi juga menimpa jurnalis Tribun Lampung yang juga Sekretaris AJI Lampung, Ridwan Hardianyah. Tanpa adanya surat perintah penangkapan, polisi tiba-tiba menangkap dan menggeledah rumahnya pada awal Maret lalu. Belakangan diketahui, polisi salah orang.
Sampai hari ini, ada delapan kasus pembunuhan jurnalis tanpa ada pengusutan terhadap pelaku. Pihak kepolisian kerap memberikan harapan palsu terhadap pengusutan kasus kematian Udin (jurnalis Harian Bernas), Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi, Kalimantan Barat), Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press), Muhammad Jamaludin (jurnalis TVRI Aceh), Ersa Siregar (jurnalis RCTI), Herliyanto (jurnalis tabloid Delta Pos), Adriansyah Matra’is Wibisono (jurnalis TV lokal Merauke), dan Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid Pelangi, Maluku).
Aksi World Press Freedom Day 2015 yang bertema “Let Journalism Thrive! Toward Better Reporting, Gender Equality & Media Safety in the Digital Age” di Bandung ditutup dengan penampilan duo pantomim dari seniman Bandung, Wahyu dan Wanggie.(Meegha)***

Di sela rutinitas peliputan, jurnalis pun berdemo pada momen May Day

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Laisa Khoerun Nissa
BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID – Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Bandung ikut berdemo di depan Gedung Sate, Jumat (1/5). Para jurnalis dari berbagai media massa yang ada di Bandung turut menyuarakan tuntutannya.
“Jurnalis juga bagian dari buruh. Kami ucapkan selamat Hari Buruh kepada kawan-kawan semua,” kata Ketua AJI Bandung, Adi Marsiela, di sela aksi.
Pihaknya menilai jika dulu ancaman terhadap kebebasan pers dilakukan oleh negara, saat ini ancaman kebebasan pers justru berada dari dalam industri media itu sendiri.
Posisi tawar jurnalis yang buruk karena tidak berserikat membuat pemilik media bisa semena-mena dalam hal kesejahteraan jurnalis atau pekerja media secara umum.
“Pesan untuk bos kami, lakukan upah sektoral, berlakukan sistem kontrak yang jelas, standar kerja yang jelas. Tolong juga penuhi hak-hak jurnalis perempuan,” kata Adi.
Ia pun meminta rekan-rekan jurnalis untuk segera membentuk serikat pekerja. Dengan begitu, hak para jurnalis bisa terpenuhi.
“Untuk teman-teman jurnalis, segera bentuk serikat pekerja di perusahaan masing-masing. Saat ini dari sekian banyak perusahaan media baru 38 di antarnya yang telah memiliki serikat pekerja,” ujarnya. (*)

http://jabar.tribunnews.com/2015/05/01/di-sela-rutinitas-peliputan-jurnalis-pun-berdemo-pada-momen-may-day

MAY DAY:AJI minta kesejahteraan jurnalis ditingkatkan

Bisnis.com, BANDUNG–Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung melakukan demonstrasi terkait Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Gedung Sate Bandung, Jumat, menuntut kepada perusahaan media agar kesejahteraan jurnalis ditingkatkan.

“Mendesak perusahaan media meningkatkan kesejahteraan jurnalis di tengah tambahan beban kerja akibat konvergensi media ataupun ekspansi bisnis perusahaan,” kata Ketua AJI Bandung Adi Marsela, disela-sela aksi unjuk rasa.

Ia mengatakan, jika dulu ancaman terhadap kebebasan pers dilakukan oleh negara namun sekarang malah datang dari dalam industri media itu sendiri.

“Posisi tawar jurnalis yang buruk karena tidak berserikat membuat pemilik media semena-mena dalam hal kesejahteraan jurnalis,” kata dia.

Pihaknya mendesak pemerintah menetapkan upah sektoral pekerja media dengan memerhatikan karakteristik industri media yang tengah berkembangan pesat di tengah tren konvergensi media.

“Kami juga mendesak perusahaan media yang mempekerjakan kontributor, koresponden atau freelance dengan standar kontrak kerja yang jelas sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka,” kata dia.

Menurut dia, selama ini para jurnalis selalu memberitakan desakan peningkatan kesejahteraan para buruh, padahal para jurnalis merupakan bagian dari para buruh.

“Lalu dari satu sisi, aspek kesejahteraan para jurnalis sendiri jauh dari kelayakan. Gaji wartawan ada yang di bawah UMK Kota Bandung Rp2,3 juta tapi masih ada wartawan yang digaji di bawah Rp2 juta per bulan,” kata dia.

Bahkan, lanjut Adi, ada sejumlah fotografer atau jurnalis foto di Kota Bandung yang hanya dibayar per Rp50 ribu per fotonya.

“Hal ini memprihatinkan,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, hak hak jurnalis perempuan pun masih banyak yang tidak terpenuhi sehingga pihaknya meminta kepada para jurnalis untuk membuat serikat pekerja di perusahaannya.

“Dan pesan saya bentuk serikat pekerja yang ada d ialah, hal itu sangat penting untuk memperjuangkan hak hak jurnalis,” kata dia.

Sumber : Antara
Editor : Adi Ginanjar Maulana

http://bandung.bisnis.com/m/read/20150501/82444/532724/aji-minta-kesejahteraan-jurnalis-ditingkatkan

Jurnalis Bandung tuntut upah layak

AJI Bandung juga turut memeringati May Day di depan Gedung Sate, Bandung,  Jawa Barat, Jumat (1/5). Aksi disadari pada kenyataan kesejahteraan jurnalis di Bandung masih memprihatinkan. Banyak jurnalis bekerja dengan status yang rentan seperti koresponden, kontributor, stringer di media cetak, televisi, radio maupun online. Mereka tidak mendapat upah layak dan jaminan sosial.

Sejumlah wartawan membawa poster saat aksi hari buruh di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/5). Sejumlah pekerja media massa dan Aliansi Jurnalis Independen Bandung ikut menggelar aksi menuntut perusahaan media untuk menetapan upah sektoral, jaminan asuransi, penetapan kontrak yang jelas untuk kontributor, dan meningkatkan kesejahteraan jurnalis di era konvergensi media. TEMPO/Prima Mulia

Sejumlah wartawan membawa poster saat aksi hari buruh di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/5). Sejumlah pekerja media massa dan Aliansi Jurnalis Independen Bandung ikut menggelar aksi menuntut perusahaan media untuk menetapan upah sektoral, jaminan asuransi, penetapan kontrak yang jelas untuk kontributor, dan meningkatkan kesejahteraan jurnalis di era konvergensi media. TEMPO/Prima Mulia

Tanpa jaminan sosial, jurnalis yang sakit atau kecelakaan terpaksa membiayai sendiri pengobatannya. Biaya kesehatan yang besar sangat membebani jurnalis dan keluarga. Terlebih upah yang diterima jauh dari mencukupi alias tidak layak.

Sebagai gambaran, saat ini AJI Bandung memiliki anggota 46 orang dan mayoritas tidak mendapat jaminan sosial dari perusahaan atau belum punya asuransi dan mendaftar asuransi secara pribadi. AJI Bandung menempuh solusi jangka pendek dengan memfasilitasi pendaftaran bagi anggotanya untuk mendapat jaminan sosial. Saat ini tercatat ada 14 orang yang mengikuti kepesertaan BPJS AJI Bandung. Mereka membayar premi tiap bulannya dengan uang pribadi melalui AJI Bandung. Solusi jangka panjangnya tentu perusahaan media yang bersangkutanlah yang harus menanggung BPJS bagi jurnalisnya.

Sejumlah aturan internasional hingga dalam negeri menyatakan, perushaan wajib memberikan jaminan sosial pada pekerja. Dalam Konvensi ILO 102 tahun 1952 disebutkan Standar minimal Jaminan Sosial  (Tunjangan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan  keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris.

Pasal  28 H ayat 3 UUD 45 menyatakan, “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya  secara utuh sebagai manusia  yang bermanfaat”. Begitu juga dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengatur setiap perusahaan diwajibkan mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Jika selama ini perusahaan media abai terhadap kewajiban memberikan jaminan sosial bagi jurnalisnya, mereka sudah melanggar banyak Undang-undang. AJI Bandung menuntut pemerintah (Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja di wilayah kerja AJI) mau menindak tegas perusahaan media yang tidak memberikan jaminan sosial, tidak menerapkan upah sektor media, dan tidak mendukung serikat pekerja media.

Selamat Hari Buruh Internasional, May Day 2105. 
 
Contak Person : Suwarjono, Ketua Umum AJI Indonesia, +62 818-758-624; Yudie Thirzano, Ketua Bidang Ketenagakerjaan +6285 3300-3902; Ari Syahril Ramadhan, Divisi Advokasi AJI Bandung 085721782372.

Wujudkan upah layak bagi pekerja media

Siaran Pers FPMI
FPMI: Wujudkan Upah Layak Pekerja Media!

Jakarta – Forum Pekerja Media Indonesia (FPMI) akan ambil bagian bersama ribuan buruh lain dalam aksi May Day, Jum’at 1 Mei besok. Dalam aksinya, FPMI akan mengusung tuntutan utama untuk mewujudkan upah layak pekerja media. Rencananya, massa FPMI akan melakukan aksi long march dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara.

“Upah layak pekerja media yang telah diwacanakan selama ini harus terwujud dan dituangkan dalam upah sektoral media. Untuk itu, FPMI mengajak pekerja media untuk bersatu berjuang bersama dalam mewujudkan keberadaan upah sektoral pekerja media ini”, kata juru bicara FPMI, Chandra, yang juga Presiden Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI (MNCTV).

Chandra mengemukakan, upah sektoral ini mutlak diperlukan sebagai bagian dari cara untuk meningkatkan kesejahteraan, sekaligus meningkatkan produktifitas dan profesionalitas pekerja media. Seain itu, perusahaan media juga memiliki kewajiban memenuhi hak dasar pekerja lainnya, yaitu dengan mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

FPMI merupakan gabungan dari organisasi dan serikat pekerja media di Indonesia, yaitu Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI, Serikat Pekerja LKBN Antara, Serikat Pekerja SCTV, Serikat Pekerja 68H, Serikat Pekerja Hukumonline, Serikat Pekerja Koresponden TEMPO, Dewan Karyawan TEMPO, Dewan Karyawan Pikiran Rakyat (Bandung), Forum Karyawan SWA, Dewan Karyawan Kontan, Ikatan Karyawan Solo Pos, Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan AJI Jakarta.

Selain upah layak, ada sejumlah masalah krusial yang dihadapi pekerja media di Indonesia. Antara lain: praktik konvergensi yang menambah beban kerja bagi pekerja media tapi tak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan; konglomerasi media yang memasung kebebasan pers; indikasi perbudakan terhadap pekerja media yang ditandai dengan ditahannya ijazah pekerja media oleh perusahaan.

Hal lain yang juga menjadi kepedulian FPMI adalah masih belum meluasnya kesadaran berserikat di kalangan pekerja media. Berdasarkan pendataan yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan FSPM Independen, hingga kini jumlah media yang memiliki serikat pekerja sekitar 38 di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, yang serikat pekerjanya aktif sekitar 24 serikat pekerja. “Adanya FPMI ini juga untuk mendorong lahirnya kesadaran berserikat di kalangan pekerja media,” kata jurubicara FPMI lainnya, Abdul Manan, yang juga Wakil Ketua Dewan Karyawan TEMPO.

Menurut Abdul Manan, kesadaran berserikat di kalangan pekerja media sangat penting. Sebab, serikat pekerja merupakan wadah yang legal untuk memperjuangkan kesejahteraan atau membangun prinsip-prinip hubungan ketenagakerjaan yang adil dan fair di perusahaan media. Harus diakui pembentukan serikat pekerja memang tidak mudah. Selain karena kesadaran berserikat yang kurang di kalangan pekerja media, ada juga faktor resistensi dari perusahaan. “Karena hak berserikat dilindungi oleh undang-undang, itu harusnya menjadi dasar kuat bagi pekerja media untuk mendirikan serikat pekerja,” kata Manan. Regulasi yang mengatur hak berserikat terdapat dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Jakarta, 30 April 2015
Kontak Jurubicara FPMI:
Abdul Manan | 0818-948316 | abdulmanan.am@gmail.com
Chandra | 0811-9118686 | cndnazirun@gmail.com

Tiga Tahun, Walhi Jabar Terima 40 Komplain Warga Tentang KBU

Bandung Raya | Sabtu, 11 April 2015 | 14:52 WIB

Selama 3 tahun ini, Wahana Lingkungan Hidup (walhi) Jawa Barat menerima 40 komplain dari masyarakat terkait pembangunan di kawasan Bandung Utara (KBU). Dari jumlah tersebut, 17 diantaranya berada di wilayah Kota Bandung.
“Ada 40 kasus yang masuk ke kita selama 3 tahun ini. Paling banyak dari Bandung. Dari 40 kasus, 17 diantaranya berasal dari Bandung,” ujar Direktur Walhi Jabar, Dandan Ramdan, usai dialog interaktif yang digagas PRFM dan AJI Bandung di Jalan Braga, Sabtu (11/4/2015).
Kasus tersebut diantaranya berupa komplain pembangunan yang menghilangkan mata air, amdal (analisis dampak lingkungan) yang tidak terinformasikan, belum mendapat rekomendasi dan izin sudah membangun, atau yang harusnya mendapatkan rekomendasi, tapi kenyataannya tidak.
“Wilayah KBU itu mencapai 38.000 hektar yang terbagi dalam 4 wilayah administratif pemerintahan yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Kota Bandung hanya memiliki luas 3100 hektar,” ungkap Dadan.

Meski luasannya kecil dibandingkan daerah lain, namun komplain soal pembangunan KBU ini paling banyak dari Kota Bandung. Karena itulah, diharapkan Dadan adanya sanksi administrasi hingga pencabutan dan pembongkaran‎ bagi mereka yang melanggar.

Yeni Siti Apriani
Galamedia

Tips Larry King ketika mewawancarai narasumber

Mewawancarai narasumber adalah salah satu tahapan reportase paling penting ketika seorang jurnalis melaksanakan tugasnya. Berikut ini, kami tampilkan tautan video yang berisi penjelasan dari pembawa acara kondang, Larry King, bagi jurnalis ketika mewawancarai narasumber. Selamat menyimak!

 

Vacancy : SEAPA Executive Director

SEAPA is looking for an Executive Director to lead its Secretariat office in Bangkok, Thailand. The position is open to eligible and qualified nationals of Southeast Asia to be based at its Secretariat office in Bangkok, Thailand.

Position: Executive Director

Location: Bangkok, Thailand

Deadline for applications: 12 April 2015

Duration: 3 years, subject to renewal

Duties and Responsibilities

The Executive Director (ED) will be the head of the Secretariat and oversees and administers the operations of the network, and manages the staff and other personnel of the Secretariat. The ED is responsible for implementing all resolutions and policies of the Board of Trustees and report regularly to its members. The Executive Director reports to SEAPA’s Board of Trustees.

The work of the Secretariat is guided by strategic plans and the current one ends in March 2016. The ED will be responsible for organising an independent evaluation of the current strategic period and preparing the next strategic plan for SEAPA for the period 2016-2019.

SEAPA is looking for the best candidate to be executive director of the well known journalist association in South East Asia.

SEAPA is looking for the best candidate to be executive director of the well known journalist association in South East Asia.

Specific Responsibilities

Prepare strategic plans for SEAPA and raise adequate funds related to SEAPA activities and initiate new projects
Supervise all of SEAPA’s work to ensure that SEAPA achieves its mission and strategic objectives and strengthens existing and new strategic partnerships
Lead and motivate staff and personnel at the Secretariat to ensure they work efficiently and amicably
Strengthen SEAPA’s financial position through fundraising and effective financial management
Oversee program, projects and activities to ensure they meet SEAPA’s goals and objectives as well as reporting schedules
Ensure the smooth operations of all SEAPA activities by coordinating with staff, Board of Trustees Members, member organisations, donors, and international organisations
Provide guidance and inputs for staff to organise conferences and training courses and other campaign activities
Manage and prepare periodic reports for the Board of Trustees and donors
Represent the organisation in regional and international forums and through media outreach
Oversee SEAPA external communications (including editing content prior to release and publication) and prepare editorials and articles to raise the international profile of the organization
Travel regularly to the region and beyond to follow up on SEAPA activities and catch up with regional and international trends in advocacy and media development fields
Develop and implement SEAPA’s Human Resources and Financial frameworks and manuals
Oversee the development of SEAPA By-laws and membership rules, keeping it updated for relevance and viability
Assist the Board of Trustees in conducting the regular members’ meeting, assemblies and governance procedures such as board meetings and elections of the Board of Trustees
Strengthen and consolidate SEAPA’s legal status and foundation as a regional NGO

The employment duration is for three years starting May 2015. The successful candidate will be subject to a three-month probation and a performance evaluation to be conducted by the Board of Trustees.

As a registered organisation in Thailand, employees of the Secretariat will be subject to local labour and tax laws.

Salary and Benefits

A competitive salary (in Thai Baht), and all necessary documentation, including work permit and visa
Health, travel and accident insurance
Provident fund and social security
Other benefits in line with the SEAPA Employees Manual and Financial Management Guidelines.

Qualifications

Experience

Between 6 and 10 years practical experience in the field of NGOs preferably in the field of media freedom, access to information, freedom of expression, with at least 3-5 years in a leadership/managerial position
In depth understanding about the overall situation of media freedom and freedom of expression in the region with adequate knowledge of global trends including issues of digital rights and internet governance
Demonstrated in-depth understanding of the implementation and application of international standards on media freedom and/or freedom of expression
Good understanding about the history and the work of SEAPA

Education

Advanced university degree (Masters or equivalent) in a related field : media, communication, journalism, human rights, law, political science, international relations, Asian studies, non-profit management. A combination of relevant academic qualifications and relevant experience may be considered where the candidate does not possess an advanced university degree.

Skills

Good communication and public presentation skills in English.
Strong capacity to conduct assessments, write reports, strategize and plan for the organization. Familiarity with results-based management tools is an advantage.
Good analytical and problem-solving skills.
Adequate technical and communications skills

Competence

Responsible, highly motivated, independent and able to think critically
Capable of supervising a team of 6-10 staff at the Secretariat and a number of external consultants and contractors
Excellent leadership skills
Committed to principles of international human rights, transparency and accountability
Respect for gender equality and non-discrimination

Application Procedure

Interested applicants are requested to send in an application letter together with an updated resume, two letters of recommendations and a personal statement to jobs@ seapa.org before 12 April 2015.
Applications should be written in English
Selection will be conducted and a decision made by early May 2015.

AJI Indonesia Gelar Pelatihan Web Development

JAKARTA-

Web menjadi satu diantara platform media yang bisa menyebarkan informasi berita secara luas dibanding media cetak yang terbatas penyebarannya. Namun, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang paham dalam mengelola teknologi informasi berbasis web, untuk menyebarkan konten berita yang berkualitas.
AJI Indonesia Menggelar Web Development Training

“Memenuhi hal tersebut, peningkatan mutu SDM melalui pelatihan dalam pengembangan web serta media sosial yang berisi informasi berita, menjadi sangat penting,” tegas Sekretaris Jendral (Sekjen) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Arfi Bambani Amri, dalam rilisnya kepada katakini.com.

Tugu Pancoran, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta

Tugu Pancoran, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta


Dalam upaya meningkatkan kapasitas anggota dan organisasi dalam disiminasi informasi melalui internet berbasis web dan social media (sosmed) ini, AJI Indonesia bekerja sama dengan Development and Peace (D&P) Canada, menggelar “Web Development Training”, pada 18-19 April 2015, di Hotel Morrissey, Jakarta.

Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong jurnalis agar menggunakan web dan sosmed, untuk menyebarluaskan isu-isu terkait perdamaian, kaum marjinal dan isu lingkungan, yang belum menjadi fokus utama media mainstream.

“Isu media online sekarang, lebih banyak berkutat isu seputaran Jakarta dan nasional, karena terpusatnya kepemilikan media. Padahal, daerah memiliki berbagai macam persoalan yang perlu diinformasikan pada publik. Dengan adanya penyebaran informasi daerah, diharapkan menjadi wacana nasional yang harus ditangani oleh pemangku kepentingan,” sambung Arfi.

Pelatihan tersebut akan diikuti oleh anggota AJI dari 10 kota, diantaranya Kendari, Makassar, Palu, Medan, Pekanbaru, Bengkulu, Kediri, Pontianak, Mataram, Ambon, serta tambahan dari Bandung dan Jakarta.

“Dengan potensi yang dimiliki AJI, akan bisa lebih mendorong isu-isu yang belum dilirik media mainstream,” tandas Sekjen AJI Indonesia.**