Di sela rutinitas peliputan, jurnalis pun berdemo pada momen May Day

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Laisa Khoerun Nissa
BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID – Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Bandung ikut berdemo di depan Gedung Sate, Jumat (1/5). Para jurnalis dari berbagai media massa yang ada di Bandung turut menyuarakan tuntutannya.
“Jurnalis juga bagian dari buruh. Kami ucapkan selamat Hari Buruh kepada kawan-kawan semua,” kata Ketua AJI Bandung, Adi Marsiela, di sela aksi.
Pihaknya menilai jika dulu ancaman terhadap kebebasan pers dilakukan oleh negara, saat ini ancaman kebebasan pers justru berada dari dalam industri media itu sendiri.
Posisi tawar jurnalis yang buruk karena tidak berserikat membuat pemilik media bisa semena-mena dalam hal kesejahteraan jurnalis atau pekerja media secara umum.
“Pesan untuk bos kami, lakukan upah sektoral, berlakukan sistem kontrak yang jelas, standar kerja yang jelas. Tolong juga penuhi hak-hak jurnalis perempuan,” kata Adi.
Ia pun meminta rekan-rekan jurnalis untuk segera membentuk serikat pekerja. Dengan begitu, hak para jurnalis bisa terpenuhi.
“Untuk teman-teman jurnalis, segera bentuk serikat pekerja di perusahaan masing-masing. Saat ini dari sekian banyak perusahaan media baru 38 di antarnya yang telah memiliki serikat pekerja,” ujarnya. (*)

http://jabar.tribunnews.com/2015/05/01/di-sela-rutinitas-peliputan-jurnalis-pun-berdemo-pada-momen-may-day

MAY DAY:AJI minta kesejahteraan jurnalis ditingkatkan

Bisnis.com, BANDUNG–Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung melakukan demonstrasi terkait Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Gedung Sate Bandung, Jumat, menuntut kepada perusahaan media agar kesejahteraan jurnalis ditingkatkan.

“Mendesak perusahaan media meningkatkan kesejahteraan jurnalis di tengah tambahan beban kerja akibat konvergensi media ataupun ekspansi bisnis perusahaan,” kata Ketua AJI Bandung Adi Marsela, disela-sela aksi unjuk rasa.

Ia mengatakan, jika dulu ancaman terhadap kebebasan pers dilakukan oleh negara namun sekarang malah datang dari dalam industri media itu sendiri.

“Posisi tawar jurnalis yang buruk karena tidak berserikat membuat pemilik media semena-mena dalam hal kesejahteraan jurnalis,” kata dia.

Pihaknya mendesak pemerintah menetapkan upah sektoral pekerja media dengan memerhatikan karakteristik industri media yang tengah berkembangan pesat di tengah tren konvergensi media.

“Kami juga mendesak perusahaan media yang mempekerjakan kontributor, koresponden atau freelance dengan standar kontrak kerja yang jelas sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka,” kata dia.

Menurut dia, selama ini para jurnalis selalu memberitakan desakan peningkatan kesejahteraan para buruh, padahal para jurnalis merupakan bagian dari para buruh.

“Lalu dari satu sisi, aspek kesejahteraan para jurnalis sendiri jauh dari kelayakan. Gaji wartawan ada yang di bawah UMK Kota Bandung Rp2,3 juta tapi masih ada wartawan yang digaji di bawah Rp2 juta per bulan,” kata dia.

Bahkan, lanjut Adi, ada sejumlah fotografer atau jurnalis foto di Kota Bandung yang hanya dibayar per Rp50 ribu per fotonya.

“Hal ini memprihatinkan,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, hak hak jurnalis perempuan pun masih banyak yang tidak terpenuhi sehingga pihaknya meminta kepada para jurnalis untuk membuat serikat pekerja di perusahaannya.

“Dan pesan saya bentuk serikat pekerja yang ada d ialah, hal itu sangat penting untuk memperjuangkan hak hak jurnalis,” kata dia.

Sumber : Antara
Editor : Adi Ginanjar Maulana

http://bandung.bisnis.com/m/read/20150501/82444/532724/aji-minta-kesejahteraan-jurnalis-ditingkatkan

Jurnalis Bandung tuntut upah layak

AJI Bandung juga turut memeringati May Day di depan Gedung Sate, Bandung,  Jawa Barat, Jumat (1/5). Aksi disadari pada kenyataan kesejahteraan jurnalis di Bandung masih memprihatinkan. Banyak jurnalis bekerja dengan status yang rentan seperti koresponden, kontributor, stringer di media cetak, televisi, radio maupun online. Mereka tidak mendapat upah layak dan jaminan sosial.

Sejumlah wartawan membawa poster saat aksi hari buruh di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/5). Sejumlah pekerja media massa dan Aliansi Jurnalis Independen Bandung ikut menggelar aksi menuntut perusahaan media untuk menetapan upah sektoral, jaminan asuransi, penetapan kontrak yang jelas untuk kontributor, dan meningkatkan kesejahteraan jurnalis di era konvergensi media. TEMPO/Prima Mulia

Sejumlah wartawan membawa poster saat aksi hari buruh di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/5). Sejumlah pekerja media massa dan Aliansi Jurnalis Independen Bandung ikut menggelar aksi menuntut perusahaan media untuk menetapan upah sektoral, jaminan asuransi, penetapan kontrak yang jelas untuk kontributor, dan meningkatkan kesejahteraan jurnalis di era konvergensi media. TEMPO/Prima Mulia

Tanpa jaminan sosial, jurnalis yang sakit atau kecelakaan terpaksa membiayai sendiri pengobatannya. Biaya kesehatan yang besar sangat membebani jurnalis dan keluarga. Terlebih upah yang diterima jauh dari mencukupi alias tidak layak.

Sebagai gambaran, saat ini AJI Bandung memiliki anggota 46 orang dan mayoritas tidak mendapat jaminan sosial dari perusahaan atau belum punya asuransi dan mendaftar asuransi secara pribadi. AJI Bandung menempuh solusi jangka pendek dengan memfasilitasi pendaftaran bagi anggotanya untuk mendapat jaminan sosial. Saat ini tercatat ada 14 orang yang mengikuti kepesertaan BPJS AJI Bandung. Mereka membayar premi tiap bulannya dengan uang pribadi melalui AJI Bandung. Solusi jangka panjangnya tentu perusahaan media yang bersangkutanlah yang harus menanggung BPJS bagi jurnalisnya.

Sejumlah aturan internasional hingga dalam negeri menyatakan, perushaan wajib memberikan jaminan sosial pada pekerja. Dalam Konvensi ILO 102 tahun 1952 disebutkan Standar minimal Jaminan Sosial  (Tunjangan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan  keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris.

Pasal  28 H ayat 3 UUD 45 menyatakan, “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya  secara utuh sebagai manusia  yang bermanfaat”. Begitu juga dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengatur setiap perusahaan diwajibkan mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Jika selama ini perusahaan media abai terhadap kewajiban memberikan jaminan sosial bagi jurnalisnya, mereka sudah melanggar banyak Undang-undang. AJI Bandung menuntut pemerintah (Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja di wilayah kerja AJI) mau menindak tegas perusahaan media yang tidak memberikan jaminan sosial, tidak menerapkan upah sektor media, dan tidak mendukung serikat pekerja media.

Selamat Hari Buruh Internasional, May Day 2105. 
 
Contak Person : Suwarjono, Ketua Umum AJI Indonesia, +62 818-758-624; Yudie Thirzano, Ketua Bidang Ketenagakerjaan +6285 3300-3902; Ari Syahril Ramadhan, Divisi Advokasi AJI Bandung 085721782372.

Wujudkan upah layak bagi pekerja media

Siaran Pers FPMI
FPMI: Wujudkan Upah Layak Pekerja Media!

Jakarta – Forum Pekerja Media Indonesia (FPMI) akan ambil bagian bersama ribuan buruh lain dalam aksi May Day, Jum’at 1 Mei besok. Dalam aksinya, FPMI akan mengusung tuntutan utama untuk mewujudkan upah layak pekerja media. Rencananya, massa FPMI akan melakukan aksi long march dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara.

“Upah layak pekerja media yang telah diwacanakan selama ini harus terwujud dan dituangkan dalam upah sektoral media. Untuk itu, FPMI mengajak pekerja media untuk bersatu berjuang bersama dalam mewujudkan keberadaan upah sektoral pekerja media ini”, kata juru bicara FPMI, Chandra, yang juga Presiden Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI (MNCTV).

Chandra mengemukakan, upah sektoral ini mutlak diperlukan sebagai bagian dari cara untuk meningkatkan kesejahteraan, sekaligus meningkatkan produktifitas dan profesionalitas pekerja media. Seain itu, perusahaan media juga memiliki kewajiban memenuhi hak dasar pekerja lainnya, yaitu dengan mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

FPMI merupakan gabungan dari organisasi dan serikat pekerja media di Indonesia, yaitu Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI, Serikat Pekerja LKBN Antara, Serikat Pekerja SCTV, Serikat Pekerja 68H, Serikat Pekerja Hukumonline, Serikat Pekerja Koresponden TEMPO, Dewan Karyawan TEMPO, Dewan Karyawan Pikiran Rakyat (Bandung), Forum Karyawan SWA, Dewan Karyawan Kontan, Ikatan Karyawan Solo Pos, Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan AJI Jakarta.

Selain upah layak, ada sejumlah masalah krusial yang dihadapi pekerja media di Indonesia. Antara lain: praktik konvergensi yang menambah beban kerja bagi pekerja media tapi tak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan; konglomerasi media yang memasung kebebasan pers; indikasi perbudakan terhadap pekerja media yang ditandai dengan ditahannya ijazah pekerja media oleh perusahaan.

Hal lain yang juga menjadi kepedulian FPMI adalah masih belum meluasnya kesadaran berserikat di kalangan pekerja media. Berdasarkan pendataan yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan FSPM Independen, hingga kini jumlah media yang memiliki serikat pekerja sekitar 38 di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, yang serikat pekerjanya aktif sekitar 24 serikat pekerja. “Adanya FPMI ini juga untuk mendorong lahirnya kesadaran berserikat di kalangan pekerja media,” kata jurubicara FPMI lainnya, Abdul Manan, yang juga Wakil Ketua Dewan Karyawan TEMPO.

Menurut Abdul Manan, kesadaran berserikat di kalangan pekerja media sangat penting. Sebab, serikat pekerja merupakan wadah yang legal untuk memperjuangkan kesejahteraan atau membangun prinsip-prinip hubungan ketenagakerjaan yang adil dan fair di perusahaan media. Harus diakui pembentukan serikat pekerja memang tidak mudah. Selain karena kesadaran berserikat yang kurang di kalangan pekerja media, ada juga faktor resistensi dari perusahaan. “Karena hak berserikat dilindungi oleh undang-undang, itu harusnya menjadi dasar kuat bagi pekerja media untuk mendirikan serikat pekerja,” kata Manan. Regulasi yang mengatur hak berserikat terdapat dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Jakarta, 30 April 2015
Kontak Jurubicara FPMI:
Abdul Manan | 0818-948316 | abdulmanan.am@gmail.com
Chandra | 0811-9118686 | cndnazirun@gmail.com